Keselamatan merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan angkutan umum. Perusahaan tidak hanya perlu memastikan kendaraan dalam kondisi baik, tetapi juga perlu menerapkan sistem yang mengatur keselamatan operasional secara menyeluruh. Salah satu sistem yang diterapkan untuk mendukung hal tersebut adalah Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU).
SMK PAU menjadi bagian dari tata kelola perusahaan yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengendalikan, dan mengelola risiko keselamatan dalam kegiatan operasional angkutan umum. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum mengatur penerapan SMK PAU sebagai bagian dari pengelolaan keselamatan perusahaan angkutan umum.
Apa Itu SMK PAU?
SMK PAU adalah Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum, yaitu bagian dari manajemen perusahaan yang mengatur keselamatan secara menyeluruh dan terkoordinasi untuk mewujudkan keselamatan serta mengelola risiko kecelakaan.
Penerapan SMK PAU tidak hanya berkaitan dengan kondisi kendaraan. Selain itu, perusahaan menerapkan SMK PAU melalui kebijakan keselamatan, pengorganisasian, pengelolaan risiko, pemeliharaan kendaraan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, prosedur keadaan darurat, pelaporan kecelakaan, hingga evaluasi kinerja keselamatan.
Dengan demikian, SMK PAU membantu perusahaan membangun dan menerapkan sistem keselamatan yang terstruktur dalam kegiatan operasional sehari-hari.
Dasar Hukum SMK PAU
Penyelenggaraan SMK PAU mengacu pada:
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.
- Peraturan ini ditetapkan pada 10 September 2018 dan mulai berlaku pada 14 September 2018. Selanjutnya, JDIH Kementerian Perhubungan mencatat PM 85 Tahun 2018 sebagai peraturan yang masih berlaku.
Selain itu, penerapan SMK PAU mengikuti ketentuan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta mendukung kerangka keselamatan transportasi dalam penyelenggaraan angkutan umum.
Siapa yang Membutuhkan SMK PAU?
Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan kegiatan angkutan umum perlu menerapkan SMK PAU. Melalui penerapan SMK PAU, perusahaan dapat mengelola keselamatan secara sistematis, mendokumentasikan prosedur keselamatan, dan menerapkannya dalam kegiatan operasional sehari-hari.
Jenis usaha angkutan umum dapat memiliki karakteristik operasional yang berbeda. Karena itu, penyusunan SMK PAU perlu disesuaikan dengan jenis layanan, karakteristik kendaraan, rute, aktivitas operasional, serta potensi risiko yang dihadapi perusahaan.
Apa Saja Persyaratan SMK PAU?
Secara umum, perusahaan perlu menyiapkan dokumen dan bukti penerapan sistem keselamatan sebagai bagian dari persyaratan SMK PAU. Dokumen tersebut perlu menggambarkan bagaimana perusahaan merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan meningkatkan keselamatan operasional.
Beberapa dokumen yang umumnya perlu disiapkan antara lain:
- Profil dan informasi perusahaan.
- Struktur organisasi perusahaan.
- Kebijakan dan komitmen keselamatan.
- Pembagian tugas dan tanggung jawab terkait keselamatan.
- Identifikasi bahaya dan penilaian risiko.
- Standar Operasional Prosedur (SOP) keselamatan.
- Dokumen pemeliharaan dan perbaikan kendaraan.
- Data kendaraan dan pengemudi.
- Dokumen kompetensi dan pelatihan.
- Prosedur tanggap darurat.
- Prosedur pelaporan dan investigasi kecelakaan.
- Dokumen monitoring dan evaluasi.
- Indikator serta pengukuran kinerja keselamatan.
Kebutuhan dokumen dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi masing-masing perusahaan.
Bagaimana Proses Penyusunan SMK PAU?
Secara umum, perusahaan dapat menyusun dan menerapkan SMK PAU melalui beberapa tahapan berikut:
1. Identifikasi kondisi perusahaan
Melakukan pengumpulan informasi mengenai perusahaan, kendaraan, pengemudi, kegiatan operasional, dan sistem keselamatan yang telah diterapkan.
2. Identifikasi bahaya dan risiko
Mengidentifikasi potensi bahaya yang dapat terjadi dalam kegiatan operasional serta menentukan langkah pengendaliannya.
3. Penyusunan dokumen keselamatan
Selanjutnya, perusahaan menyusun kebijakan, struktur organisasi, SOP, prosedur tanggap darurat, prosedur pelaporan, serta dokumen keselamatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik operasional perusahaan.
4. Penyusunan 10 elemen SMK PAU
Memastikan setiap elemen SMK PAU telah memiliki dokumen dan bukti penerapan yang sesuai.
5. Implementasi
Menerapkan sistem dan prosedur keselamatan dalam kegiatan operasional perusahaan.
6. Monitoring dan evaluasi
Terakhir, perusahaan memeriksa penerapan sistem secara berkala dan melakukan perbaikan apabila masih menemukan kekurangan.
Butuh Bantuan Penyusunan SMK PAU?
Penyusunan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU) membutuhkan pemahaman terhadap ketentuan keselamatan sekaligus kondisi operasional perusahaan.
Selain itu, PT Metro Karya Indotama (MKI) dapat membantu perusahaan dalam proses penyusunan dan pendampingan SMK PAU. Dalam prosesnya, tim MKI memulai pendampingan dari identifikasi kondisi perusahaan. Selanjutnya, tim menyusun dokumen dan SOP yang sesuai dengan kebutuhan operasional. Setelah itu, tim MKI mendampingi perusahaan dalam memenuhi setiap elemen keselamatan. Dengan demikian, perusahaan dapat menjalankan proses penyusunan SMK PAU secara lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan operasionalnya.
Hubungi kami untuk konsultasi SMK PAU dan kebutuhan perizinan transportasi perusahaan Anda!